Kader PSI Siantar Protes Soal Pencopotan Pengurus ke Kaesang, Ancam Keluar
Sebuah video yang memperlihatkan beberapa kader dan anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berunjuk rasa menolak pemecatan pemerintahan Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), viral di media sosial. Mereka juga mengancam akan mengundurkan diri sebagai politisi dan pimpinan partai. Sabtu (25/11/2023), terlihat beberapa orang berseragam PSI di dalam gedung. Ada sekitar lima belas orang di ruangan itu. Sebelumnya, terlihat seorang pria membawa masuk beberapa orang yang disebutnya merupakan pengurus DPD PSI asal Pemang Siantar Kota. Ada seorang presiden, seorang wakil presiden, seorang asisten sekretaris dan seorang bendahara. Selain itu, di belakang mereka banyak pula orang yang juga berseragam PSI.
Pria paling depan mengatakan, mereka memprotes pemecatan pengurus DPD Pematang Siantar. Padahal, menurut dia, Samuel sebagai presiden memperjuangkan PSI.
“Di sini kami jelaskan bahwa sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh saudara kami yang terhormat Kaesang, dimana perintah tersebut menghentikan mereka, membatalkan pesanan mereka, kami menyatakan persetujuan kami. Pria itu berkata: “Alasan kami percaya adalah karena Saudara Samuel berjuang dan memungkinkan untuk membangun partai ini dengan banyak cara.
Pria itu mengatakan, keputusan banyak direksi yang dicopot karena minimnya direksi dari Kopi Tanah Daerah (Kopdarda) dan DPC di cabang. Namun, dia membantahnya. Menurut dia, sudah dibentuk DPC di bagian pengelolaan cabang. Untuk itu, dia meminta Kaesang selaku Ketum PSI segera mengambil tindakan terkait pemecatan tersebut. Jika tidak, mereka menyatakan akan keluar dari partai dan berhenti menjadi calon legislatif. “Untuk itu kami menyatakan sikap, jika kami DPP Ketua Kaesang tidak menerima kebijakan yang tepat, kami nyatakan keluar dari kelompok PSI Kota Pemangsiantar, kami akan mundur sebagai calon di pemilu legislatif. kita sudah menjadi DCT,” ujarnya.
Direktur PSI Sumut Nezar Djoeli membenarkan pihak yang bertanggung jawab atas video tersebut sudah dicopot. Namun, dia menegaskan pemecatan itu sudah sesuai hukum.
“Sekarang presidennya Samuel Sianturi, dia anak Horas Sianturi dan dia calon DPRD Kota Siantar. “(Rujukannya) semua berasal dari sistem dan sistem AD/ART partai,” kata Nezar saat dikonfirmasi.
Nezar mengatakan, dirinya dipecat karena pimpinan DPD PSI yang dipimpin Samuel Sianturi tidak mengikuti aturan partai. Menurut dia, pada Januari 2023, pihaknya telah melakukan seruan kepada pimpinan DPD di Sumut untuk membentuk sistem kepartaian hingga kantor cabang. Namun, kata Neza, Samuel belum melakukan hal tersebut. “Januari kita serukan untuk membentuk sistem kepartaian sampai tingkat departemen. Setelah itu Februari-Maret kita panggil juga,” jelasnya. Selain itu, Nezar mengaku DPW juga mengirimkan beberapa surat peringatan dan undangan kepada Samuel untuk kegiatan tersebut. Namun, dia mengaku Samuel tidak menanggapi ajakan tersebut. Alhasil, DPW mengajukan surat untuk menggantikan Samuel dengan DPP PSI. DPP mendukung keterwakilannya. Perintah penghapusan tersebut dikeluarkan pada 10 November 2023. Kemudian, kata Nezar, perintah penghapusan tersebut dikirimkan ke pihak berwajib pada 15 November melalui WhatsApp. “Kami berikan teguran pertama, teguran kedua, panggilan masuk ke DPW, dia tidak datang, dia tidak berinteraksi dan berbicara, saat itulah dia kami panggil ke kantor tapi dia tidak datang, kami berikan kepada dia, siapa yang ganti DPP, DPP yang ganti, apa masalahnya,” ujarnya. “Semua tergantung AD/ART, mereka wajib lolos Kopdarda minimal setahun sekali, karena mereka PSI, komunikasi sulit,” lanjut Nezar.
Diakuinya, pencopotan Samuel dan pejabat lainnya juga didukung Sekretaris DPD PSI Kota Pematang Siantar dan calon legislatif lainnya. Menurutnya, hingga saat ini Samuel belum melakukan perubahan apa pun.
“PSI mau mulai dari situ bagaimana? Tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan PSI di sana, tidak ada pamflet, dan sebagainya. Tidak ada tanggung jawab soal PSI,” kata Nezar. Nezar mengatakan, ayah Samuel, Horas Sianturi, juga merupakan calon DPRD Kota Pematang Siantar dari PSI. Meski demikian, ia mengakui Horas merupakan relawan yang mendukung Anies Baswedan melalui persatuan gereja. “Juga, bapaknya Horas, sedang mempersiapkan pemilu kota, tapi dia mengajukan diri untuk Anies, atas nama gereja, yang tidak sesuai dengan cara partai. Namun, kami tidak ada hubungannya dengan Horas, kita punya bisnis dengan Samuel, tidak berhasil, jadi kita berubah,” katanya. Terkait para pejabat yang ingin keluar dari PSI dan berhenti menjadi calon anggota parlemen, Nezar mengaku hal itu tidak mengganggunya. Katanya, itu adalah hak prerogratif setiap pemimpin. Soal video viral, lihat saja siapa yang ada di video itu, setidaknya ada dua anggota parlemen di sana. (Keluar) silakan, semua orang berhak mengutarakan sikapnya, kata dia.
Kedua, kalau PKPU mengontrol kita di DCT, undang-undang bilang kalau kita mundur, silakan kalau mereka mau konsultasi hukum, itu tidak masalah bagi kita, kita tidak bisa mencegahnya. “Tapi kami menanyakan alasan desersi, kami calon legislatif karena kami pengurus DPD atau DPC, dan bukan karena rakyat, kalau karena rakyat yang ingin kami tampilkan sebagai calon. pemilu legislatif.” Kalaupun ada badai, kami tetap berlayar,” lanjut Nezar.
Sebuah video yang memperlihatkan beberapa kader dan anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berunjuk rasa menolak pemecatan pemerintahan Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), viral di media sosial. Mereka juga mengancam akan mengundurkan diri sebagai politisi dan pimpinan partai. Sabtu (25/11/2023), terlihat beberapa orang berseragam PSI di dalam gedung. Ada sekitar lima belas orang di ruangan itu. Sebelumnya, terlihat seorang pria membawa masuk beberapa orang yang disebutnya merupakan pengurus DPD PSI asal Pemang Siantar Kota. Ada seorang presiden, seorang wakil presiden, seorang asisten sekretaris dan seorang bendahara. Selain itu, di belakang mereka banyak pula orang yang juga berseragam PSI.
Pria paling depan mengatakan, mereka memprotes pemecatan pengurus DPD Pematang Siantar. Padahal, menurut dia, Samuel sebagai presiden memperjuangkan PSI.
“Di sini kami jelaskan bahwa sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh saudara kami yang terhormat Kaesang, dimana perintah tersebut menghentikan mereka, membatalkan pesanan mereka, kami menyatakan persetujuan kami. Pria itu berkata: “Alasan kami percaya adalah karena Saudara Samuel berjuang dan memungkinkan untuk membangun partai ini dengan banyak cara.
Pria itu mengatakan, keputusan banyak direksi yang dicopot karena minimnya direksi dari Kopi Tanah Daerah (Kopdarda) dan DPC di cabang. Namun, dia membantahnya. Menurut dia, sudah dibentuk DPC di bagian pengelolaan cabang. Untuk itu, dia meminta Kaesang selaku Ketum PSI segera mengambil tindakan terkait pemecatan tersebut. Jika tidak, mereka menyatakan akan keluar dari partai dan berhenti menjadi calon legislatif. “Untuk itu kami menyatakan sikap, jika kami DPP Ketua Kaesang tidak menerima kebijakan yang tepat, kami nyatakan keluar dari kelompok PSI Kota Pemangsiantar, kami akan mundur sebagai calon di pemilu legislatif. kita sudah menjadi DCT,” ujarnya.
Direktur PSI Sumut Nezar Djoeli membenarkan pihak yang bertanggung jawab atas video tersebut sudah dicopot. Namun, dia menegaskan pemecatan itu sudah sesuai hukum.
“Sekarang presidennya Samuel Sianturi, dia anak Horas Sianturi dan dia calon DPRD Kota Siantar. “(Rujukannya) semua berasal dari sistem dan sistem AD/ART partai,” kata Nezar saat dikonfirmasi.
Nezar mengatakan, dirinya dipecat karena pimpinan DPD PSI yang dipimpin Samuel Sianturi tidak mengikuti aturan partai. Menurut dia, pada Januari 2023, pihaknya telah melakukan seruan kepada pimpinan DPD di Sumut untuk membentuk sistem kepartaian hingga kantor cabang. Namun, kata Neza, Samuel belum melakukan hal tersebut. “Januari kita serukan untuk membentuk sistem kepartaian sampai tingkat departemen. Setelah itu Februari-Maret kita panggil juga,” jelasnya. Selain itu, Nezar mengaku DPW juga mengirimkan beberapa surat peringatan dan undangan kepada Samuel untuk kegiatan tersebut. Namun, dia mengaku Samuel tidak menanggapi ajakan tersebut. Alhasil, DPW mengajukan surat untuk menggantikan Samuel dengan DPP PSI. DPP mendukung keterwakilannya. Perintah penghapusan tersebut dikeluarkan pada 10 November 2023. Kemudian, kata Nezar, perintah penghapusan tersebut dikirimkan ke pihak berwajib pada 15 November melalui WhatsApp. “Kami berikan teguran pertama, teguran kedua, panggilan masuk ke DPW, dia tidak datang, dia tidak berinteraksi dan berbicara, saat itulah dia kami panggil ke kantor tapi dia tidak datang, kami berikan kepada dia, siapa yang ganti DPP, DPP yang ganti, apa masalahnya,” ujarnya. “Semua tergantung AD/ART, mereka wajib lolos Kopdarda minimal setahun sekali, karena mereka PSI, komunikasi sulit,” lanjut Nezar.
Diakuinya, pencopotan Samuel dan pejabat lainnya juga didukung Sekretaris DPD PSI Kota Pematang Siantar dan calon legislatif lainnya. Menurutnya, hingga saat ini Samuel belum melakukan perubahan apa pun.
“PSI mau mulai dari situ bagaimana? Tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan PSI di sana, tidak ada pamflet, dan sebagainya. Tidak ada tanggung jawab soal PSI,” kata Nezar. Nezar mengatakan, ayah Samuel, Horas Sianturi, juga merupakan calon DPRD Kota Pematang Siantar dari PSI. Meski demikian, ia mengakui Horas merupakan relawan yang mendukung Anies Baswedan melalui persatuan gereja. “Juga, bapaknya Horas, sedang mempersiapkan pemilu kota, tapi dia mengajukan diri untuk Anies, atas nama gereja, yang tidak sesuai dengan cara partai. Namun, kami tidak ada hubungannya dengan Horas, kita punya bisnis dengan Samuel, tidak berhasil, jadi kita berubah,” katanya. Terkait para pejabat yang ingin keluar dari PSI dan berhenti menjadi calon anggota parlemen, Nezar mengaku hal itu tidak mengganggunya. Katanya, itu adalah hak prerogratif setiap pemimpin. Soal video viral, lihat saja siapa yang ada di video itu, setidaknya ada dua anggota parlemen di sana. (Keluar) silakan, semua orang berhak mengutarakan sikapnya, kata dia.
Kedua, kalau PKPU mengontrol kita di DCT, undang-undang bilang kalau kita mundur, silakan kalau mereka mau konsultasi hukum, itu tidak masalah bagi kita, kita tidak bisa mencegahnya. “Tapi kami menanyakan alasan desersi, kami calon legislatif karena kami pengurus DPD atau DPC, dan bukan karena rakyat, kalau karena rakyat yang ingin kami tampilkan sebagai calon. pemilu legislatif.” Kalaupun ada badai, kami tetap berlayar,” lanjut Nezar.
No comments: