Perbedaan Pandangan Anies dan Jokowi soal IKN
Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) dikritik pendukung Presiden RI ke-1 Anies Baswedan karena dinilai akan menimbulkan anonimitas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sependapat dengan pendapat Anies dan menyebut IKN akan menciptakan pemerataan ekonomi yang nyata. Kritikan Anies terhadap IKN ia sampaikan saat mengikuti acara diskusi terbuka yang diselenggarakan Muhammadiyah di UMS Surakarta, Rabu (22/11). Saat itu, panelis bertanya kepada Anies apakah perkembangan IKN menjanjikan bagi Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan, tujuan konstitusi baru bukan untuk menciptakan kesetaraan baru. Ia menilai konstitusi baru akan menimbulkan hilangnya rasa hormat di lingkungan sekitar. \"IKN, saya jawab pertanyaan ini, padahal tujuan membangun negara baru dan ibu kota baru adalah untuk pemerataan, tapi tidak menciptakan pemerataan baru, kenapa? “Karena akan menjadikan kota baru tidak signifikan jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya,” jelas Anies.
Ia mengatakan, pembangunan yang baik harus mencakup pembangunan desa dan kota kecil. Selain itu, perkembangan negara-negara berpendapatan menengah menjadi penting.
“Jadi tujuannya pemerataan Indonesia atau tidak, kalau kita mau pemerataan Indonesia, mari kita bangun kota-kota kecil menengah, kota-kota besar dan kota-kota besar di seluruh Indonesia, jangan hanya satu kota di tengah hutan,” dia berkata. Anies membahas proses timbulnya permasalahan IKN. Ia menilai tindakan pemerintah tidak sejalan dengan tujuannya. Sebab membangun kota di tengah hutan menimbulkan kesalahpahaman baru. Kita melihat ada masalah di sini, jadi ini harus dikaji baik-baik karena tujuan kita besarnya Indonesia, indahnya Indonesia, konfliknya sama, tapi menurut kita langkahnya bukan membangun negara, malah melebar ke seluruh penjuru. . negara-negara di seluruh dunia. Indonesia,” ujarnya.
Jokowi tidak setuju dengan pernyataan Anies. Jelas IKN tidak akan menambah ketimpangan, malah sebaliknya.
“Sebaliknya, kami tidak ingin menjadi Jawa-sentris. Kami ingin menjadi Indonesia-sentris. karena kita ingat 58% PDB ada di Pulau Jawa, 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58% di Pulau Jawa, makanya kita ingin Indonesiasentris,” kata Jokowi dari Hutan Kota JIEP, Jakarta Timur. , Rabu (29/11/2023). “Pertumbuhan ekonomi juga ada di pulau lain, di pulau lain selain Jawa ada titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang kita harapkan. Warga juga. “56% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa atau 17.000 jiwa. Sisanya harus setara,” imbuhnya. Ia mengatakan, IKN akan mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Namun, kata Jokowi, hal tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat. “Kesetaraan ekonomi, kesetaraan populasi, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira itu arah yang harus Anda ambil. “Tapi bukan satu atau dua hari, satu atau dua tahun, waktu yang lama,” ujarnya.
Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) dikritik pendukung Presiden RI ke-1 Anies Baswedan karena dinilai akan menimbulkan anonimitas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sependapat dengan pendapat Anies dan menyebut IKN akan menciptakan pemerataan ekonomi yang nyata. Kritikan Anies terhadap IKN ia sampaikan saat mengikuti acara diskusi terbuka yang diselenggarakan Muhammadiyah di UMS Surakarta, Rabu (22/11). Saat itu, panelis bertanya kepada Anies apakah perkembangan IKN menjanjikan bagi Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan, tujuan konstitusi baru bukan untuk menciptakan kesetaraan baru. Ia menilai konstitusi baru akan menimbulkan hilangnya rasa hormat di lingkungan sekitar. \"IKN, saya jawab pertanyaan ini, padahal tujuan membangun negara baru dan ibu kota baru adalah untuk pemerataan, tapi tidak menciptakan pemerataan baru, kenapa? “Karena akan menjadikan kota baru tidak signifikan jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya,” jelas Anies.
Ia mengatakan, pembangunan yang baik harus mencakup pembangunan desa dan kota kecil. Selain itu, perkembangan negara-negara berpendapatan menengah menjadi penting.
“Jadi tujuannya pemerataan Indonesia atau tidak, kalau kita mau pemerataan Indonesia, mari kita bangun kota-kota kecil menengah, kota-kota besar dan kota-kota besar di seluruh Indonesia, jangan hanya satu kota di tengah hutan,” dia berkata. Anies membahas proses timbulnya permasalahan IKN. Ia menilai tindakan pemerintah tidak sejalan dengan tujuannya. Sebab membangun kota di tengah hutan menimbulkan kesalahpahaman baru. Kita melihat ada masalah di sini, jadi ini harus dikaji baik-baik karena tujuan kita besarnya Indonesia, indahnya Indonesia, konfliknya sama, tapi menurut kita langkahnya bukan membangun negara, malah melebar ke seluruh penjuru. . negara-negara di seluruh dunia. Indonesia,” ujarnya.
Jokowi tidak setuju dengan pernyataan Anies. Jelas IKN tidak akan menambah ketimpangan, malah sebaliknya.
“Sebaliknya, kami tidak ingin menjadi Jawa-sentris. Kami ingin menjadi Indonesia-sentris. karena kita ingat 58% PDB ada di Pulau Jawa, 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58% di Pulau Jawa, makanya kita ingin Indonesiasentris,” kata Jokowi dari Hutan Kota JIEP, Jakarta Timur. , Rabu (29/11/2023). “Pertumbuhan ekonomi juga ada di pulau lain, di pulau lain selain Jawa ada titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang kita harapkan. Warga juga. “56% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa atau 17.000 jiwa. Sisanya harus setara,” imbuhnya. Ia mengatakan, IKN akan mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Namun, kata Jokowi, hal tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat. “Kesetaraan ekonomi, kesetaraan populasi, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira itu arah yang harus Anda ambil. “Tapi bukan satu atau dua hari, satu atau dua tahun, waktu yang lama,” ujarnya.
No comments: