Bawaslu Gunungsitoli Temukan Logistik di Gudang Warga, Ini Kata KPU Sumut
Bawaslu Gunungsitoli banyak menemukan kotak berisi bahan pemungutan suara di gudang warga. KPU Sumut pun merespons hal tersebut. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia KPU Sumut Robby Efendy menilai pemberitaan soal gudang ilegal yang disebut keamanan logistik pada pemilu tidak berdasar. Menurut dia, KPU telah menggunakan transportasi untuk mengantarkan logistik ke KPU di daerah/kota seluruh Indonesia. Informasi ini salah dan menyesatkan. Hal ini dapat mengganggu proses pemilu, sehingga kita harus memberikan pemahaman yang jelas kepada mereka yang memberikan informasi yang salah tentang pengiriman senjata ke Nias. KPU telah menggunakan jasa pengiriman untuk mengangkut para pekerja untuk melakukan pengiriman barang. Jakarta ke gudang wilayah KPU. /kota”, kata Robby Efendy, Selasa (1/2/2024). Bahan-bahan yang dikirim ke Gunungsitoli akan berupa logistik selain surat suara. Jadi, menurut undang-undang, senjata non-surat suara tidak perlu diperiksa. "Kalau di media namanya penyerahan perlengkapan yang tidak perlu, sesuai petunjuk teknisnya yang diangkut hanya jenis logistik suara. Jenis perlengkapan lain, bilik suara, kotak, tinta, dan tipenya tidak mengikuti jejak siapa pun," dia berkata. Secara teknis pelayaran diserahkan kepada pihak pengangkut yang dikontrak dengan KPU. Yang penting lamarannya sampai di situs sesuai kesepakatan. “Para ahli di bidangnya sudah diatur atau diatur terlebih dahulu sesuai dengan tempat penugasan kapal, yang penting tepat waktu dan kuantitas,” jelasnya.
Kalau katanya tertinggal di rumah seseorang, kata Robby, itu dugaan singkat. Informasi dari pihak penyedia pengiriman, ini gudang suppliernya.
“Kami bekerja keras dalam segala hal. “Juga soal senjata, dikirim ke gudang-gudang milik pengirim karena perlu ditata dan ditata sesuai tujuannya, agar tidak salah kirim. Di banyak bidang teknologi, perjalanan selesai, semuanya berjalan dengan baik. indah dan lancar,” ujarnya.
Robby mengatakan, KPU daerah/kota memantau pergerakan logistik dari Sistem Informasi Logistik (Silog). Polisi juga akan memiliki akses ke Silog untuk memastikan tidak ada prosedur tersembunyi dan waktu pengiriman yang cepat.
“Saya kira dengan sistem baik yang ditetapkan KPU, polisi juga memantau pergerakan cepat ini melalui aplikasi Silog, polisi memperhatikan sistem cepat ini, jadi tidak ada yang disembunyikan, tapi bukan satu-satunya sistem ilegal. saat ini.” tutupnya. Mulanya Bawaslu Gunungsitoli menemukan banyak kotak di salah satu gudang rumah warga yang disebut seleksi pertama. Ternyata kotak itu berisi logistik pemilu 2024 yakni C Plano, bukan pemilu. "Itu bukan pemungutan suara, tapi plano, C plano. Tidak ada pemungutan suara, apa itu C plano dan siapa saja atau C yang keluar mulai sekarang, kalau saya salah, ini namanya," kata dalam organisasi tersebut. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gunungsitoli, Luther Harefa saat dihubungi, Selasa (2/1). Luther Harefa, mengatakan, penerapannya sudah ditemukan untuk 5 wilayah/komunitas Pulau Nias. Bukan hanya di kota Gunungsitoli saja. \"Kita belum tahu persis berapa jumlahnya, karena di gudang yang sengaja diparkir pada tanggal 30 kemarin, jumlahnya besar karena ada 4 kabupaten dan 1 kota, yakni 5 kabupaten/kota. Nias Pulau-pulau, bukan hanya Gunungsitoli, ”ujarnya.
Bawaslu Gunungsitoli banyak menemukan kotak berisi bahan pemungutan suara di gudang warga. KPU Sumut pun merespons hal tersebut. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia KPU Sumut Robby Efendy menilai pemberitaan soal gudang ilegal yang disebut keamanan logistik pada pemilu tidak berdasar. Menurut dia, KPU telah menggunakan transportasi untuk mengantarkan logistik ke KPU di daerah/kota seluruh Indonesia. Informasi ini salah dan menyesatkan. Hal ini dapat mengganggu proses pemilu, sehingga kita harus memberikan pemahaman yang jelas kepada mereka yang memberikan informasi yang salah tentang pengiriman senjata ke Nias. KPU telah menggunakan jasa pengiriman untuk mengangkut para pekerja untuk melakukan pengiriman barang. Jakarta ke gudang wilayah KPU. /kota”, kata Robby Efendy, Selasa (1/2/2024). Bahan-bahan yang dikirim ke Gunungsitoli akan berupa logistik selain surat suara. Jadi, menurut undang-undang, senjata non-surat suara tidak perlu diperiksa. "Kalau di media namanya penyerahan perlengkapan yang tidak perlu, sesuai petunjuk teknisnya yang diangkut hanya jenis logistik suara. Jenis perlengkapan lain, bilik suara, kotak, tinta, dan tipenya tidak mengikuti jejak siapa pun," dia berkata. Secara teknis pelayaran diserahkan kepada pihak pengangkut yang dikontrak dengan KPU. Yang penting lamarannya sampai di situs sesuai kesepakatan. “Para ahli di bidangnya sudah diatur atau diatur terlebih dahulu sesuai dengan tempat penugasan kapal, yang penting tepat waktu dan kuantitas,” jelasnya.
Kalau katanya tertinggal di rumah seseorang, kata Robby, itu dugaan singkat. Informasi dari pihak penyedia pengiriman, ini gudang suppliernya.
“Kami bekerja keras dalam segala hal. “Juga soal senjata, dikirim ke gudang-gudang milik pengirim karena perlu ditata dan ditata sesuai tujuannya, agar tidak salah kirim. Di banyak bidang teknologi, perjalanan selesai, semuanya berjalan dengan baik. indah dan lancar,” ujarnya.
Robby mengatakan, KPU daerah/kota memantau pergerakan logistik dari Sistem Informasi Logistik (Silog). Polisi juga akan memiliki akses ke Silog untuk memastikan tidak ada prosedur tersembunyi dan waktu pengiriman yang cepat.
“Saya kira dengan sistem baik yang ditetapkan KPU, polisi juga memantau pergerakan cepat ini melalui aplikasi Silog, polisi memperhatikan sistem cepat ini, jadi tidak ada yang disembunyikan, tapi bukan satu-satunya sistem ilegal. saat ini.” tutupnya. Mulanya Bawaslu Gunungsitoli menemukan banyak kotak di salah satu gudang rumah warga yang disebut seleksi pertama. Ternyata kotak itu berisi logistik pemilu 2024 yakni C Plano, bukan pemilu. "Itu bukan pemungutan suara, tapi plano, C plano. Tidak ada pemungutan suara, apa itu C plano dan siapa saja atau C yang keluar mulai sekarang, kalau saya salah, ini namanya," kata dalam organisasi tersebut. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gunungsitoli, Luther Harefa saat dihubungi, Selasa (2/1). Luther Harefa, mengatakan, penerapannya sudah ditemukan untuk 5 wilayah/komunitas Pulau Nias. Bukan hanya di kota Gunungsitoli saja. \"Kita belum tahu persis berapa jumlahnya, karena di gudang yang sengaja diparkir pada tanggal 30 kemarin, jumlahnya besar karena ada 4 kabupaten dan 1 kota, yakni 5 kabupaten/kota. Nias Pulau-pulau, bukan hanya Gunungsitoli, ”ujarnya.
No comments: